Dampak / Efek Moratorium PNS Bagi Tamatan Kuliah - Sebelumnya Info Moratorium CPNS Terbaru | Rencana penghentian sementara (moratorium) penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di seluruh Indonesia meresahkan banyak orang. Ini karena mindset masyarakat awam, PNS segala-galanya. Kalau sang anak sudah bekerja sebagai PNS, barulah orang tuanya bangga dan “tidur nyenyak”.
Jika 2010 seluruh Sumbar menerima 4.003 CPNS, tahun ini kuotanya sebanyak itu pula, sekitar 200-an ditempatkan di provinsi.
Namun, menurut Kepala BKD Sumbar, Jayadisman, Minggu (17/7), karena moratorium menyangkut kebijakan, maka ia sebagai pejabat teknis menunggu instruksi dari gubernur. Gubernur tentu menunggu dari presiden pula. Semoga tidak ada moratorium.
Resah
Tanggapan itu diminta atas rencana pemerintah pusat melakukan moratorium (penghentian sementara) penerimaan CPNS 2011 (Singgalang, 16/7).
Rozanna, 23, begitu merisaukan orang tuanya di Pasaman Barat yang begitu berharap dia menjadi PNS. Tahun kemarin ia sudah gagal tes.
Usai itu menjalani honor di salah satu sekolah swasta di Padang. Hampir setahun dia menunggu CPNS berikutnya. Karena itu, ketika mendapatkan kabar kalau CPNS 2011 ditiadakan, dia risau.
“Padahal saya sudah berusaha meyakinkan orang tua untuk bersabar, saya akan tes lagi tahun ini dan mudah-mudahan lulus,” katanya dengan mata berkaca-kaca.
Tahun lalu, Zana, begitu ia akrab disapa, mengikuti tes penerimaan CPNS di dua daerah, Sijunjung dan Tanjung Jabung Timur, Jambi. Pada 2011 ini sudah berencana untuk tes di empat tempat di Kepulauan Riau, Pekanbaru, Sumbar, dan Jambi.
“Nanti melihat komposisi dimana dibutuhkan dan kalau jadwal tesnya tidak bentrok,” katanya.
Tak begitu menyangka ada efek kekecewaan yang begitu sangat kalau seandainya penerimaan CPNS 2011 ini juga tiada.
Hilda Yati, mahasiswa UNP yang sekarang mengejar wisuda periode September ini mengatakan kalau dia mengejar target tamat untuk tes CPNS.
“Biasanya kan tes CPNS Oktober, saya kejar tamat September supaya Oktober langsung bisa ikut tes,” katanya.
Namun kalau misalnya tes 2011 ditiadakan, ia kecewa. “Kata orang tua saya ya memang harus PNS, masa depan cerah, ada pensiun, pinjam uang bank pun gampang,” katanya.
Untuk gaji 4,59 juta orang pegawai diberitakan negara menghabiskan Rp180,6 triliun. Pada 2011 ditambah lagi Rp17,9 triliun. Hal tersebut itulah yang membuat pengefisiensian pengeluaran untuk gaji pegawai. Pegawai dikurangi untuk meminimalisir pengeluaran. Penerimaan CPNS diberhentikan untuk sementara.
Gegabah
Dosen Sosiologi Antropologi Universitas Negeri Padang (UNP), Muhammad Isa Gautama mengatakan kalau wajar jika banyak masyarakat kecewa. Bagaimana tidak? Tidak bisa dipungkiri kalau Indonesia adalah negara pegawai. Apalagi untuk Sumbar, perusahaan-perusahaan swasta besar itu sangat sedikit, bisa dikatakan cuma Semen Padang.
“PNS itu tetap menjadi nomor satu bagi masyarakat kita, karena untuk menjadi pengusaha atau wiraswasta bukan hal yang mudah, selain mental yang kuat juga butuh modal,” katanya kepada Singgalang, Minggu (17/7).
Menurutnya, keputusan penghentian sementara (moratorium) penerimaan CPNS di seluruh Indonesia yang Keppresnya sedang disusun itu merupakan sebuah keputusan yang gegabah. Apakah dengan cara tersebut efektif untuk menekan pengeluaran APBD. Sementara kebocoran di sana-sini banyak.
“Kita lihat sekarang persentase pejabat yang terjaring kasus korupsi, banyak. Itulah yang sebenarnya menjadi permasalahan krusial kita, yang membuat kas negara jebol terus,” ujarnya.
Menurutnya, yang perlu diperbaiki adalah anggaran yang bocor di sana-sini. “Lebih dari Rp6 triliun uang negara hilang karena ulah para pejabat-pejabat. Pejabat-pejabat daerah itu kan jajaran depdagri. Kenapa kemudian masyarakat yang harus terkena imbasnya,” katanya.
Dia menjelaskan, tamatan S1 meningkat baik dari kuantitas maupun kualitas. Kemanakah tenaga-tenaga tersebut didrop?
Menurutnya, hal itu justru akan merugikan pemerintah. Alumni-alumni perguruan tinggi yang berkualitas akan lari ke perusahaan-perusahaan swasta atau asing. Sementara dalam suatu instansi pemerintahan, selalu ada yang pensiun tiap tahunnya.
“Ini akan menyebabkan kualitas SDM institusi pemerintahan menurun, padahal makin hari tiap kantor itu akan lahir bidang-bidang baru,” paparnya.
Menurutnya, sistem penerimaan CPNS lah yang harus dibenahi. Apakah benar-benar sesuai dengan kebutuhan? Sudahkah menerapkan solusi the right man on the right place?
“Di lapangan, toh kita banyak melihat PNS yang hanya ongkang-ongkang kaki dan kerjaannya tidak jelas, atau mereka yang tugasnya tidak sesuai dengan latar belakang keilmuannya. Itulah yang menjadi permasalahan bukan justru malah menghentikan penerimaan CPNS. Dengan moratorium tersebut dapat dipastikan, gelombang pengangguran akan semakin besar,” pungkasnya. Sumber
Jika 2010 seluruh Sumbar menerima 4.003 CPNS, tahun ini kuotanya sebanyak itu pula, sekitar 200-an ditempatkan di provinsi.
Namun, menurut Kepala BKD Sumbar, Jayadisman, Minggu (17/7), karena moratorium menyangkut kebijakan, maka ia sebagai pejabat teknis menunggu instruksi dari gubernur. Gubernur tentu menunggu dari presiden pula. Semoga tidak ada moratorium.
Resah
Tanggapan itu diminta atas rencana pemerintah pusat melakukan moratorium (penghentian sementara) penerimaan CPNS 2011 (Singgalang, 16/7).
Rozanna, 23, begitu merisaukan orang tuanya di Pasaman Barat yang begitu berharap dia menjadi PNS. Tahun kemarin ia sudah gagal tes.
Usai itu menjalani honor di salah satu sekolah swasta di Padang. Hampir setahun dia menunggu CPNS berikutnya. Karena itu, ketika mendapatkan kabar kalau CPNS 2011 ditiadakan, dia risau.
“Padahal saya sudah berusaha meyakinkan orang tua untuk bersabar, saya akan tes lagi tahun ini dan mudah-mudahan lulus,” katanya dengan mata berkaca-kaca.
Tahun lalu, Zana, begitu ia akrab disapa, mengikuti tes penerimaan CPNS di dua daerah, Sijunjung dan Tanjung Jabung Timur, Jambi. Pada 2011 ini sudah berencana untuk tes di empat tempat di Kepulauan Riau, Pekanbaru, Sumbar, dan Jambi.
“Nanti melihat komposisi dimana dibutuhkan dan kalau jadwal tesnya tidak bentrok,” katanya.
Tak begitu menyangka ada efek kekecewaan yang begitu sangat kalau seandainya penerimaan CPNS 2011 ini juga tiada.
Hilda Yati, mahasiswa UNP yang sekarang mengejar wisuda periode September ini mengatakan kalau dia mengejar target tamat untuk tes CPNS.
“Biasanya kan tes CPNS Oktober, saya kejar tamat September supaya Oktober langsung bisa ikut tes,” katanya.
Namun kalau misalnya tes 2011 ditiadakan, ia kecewa. “Kata orang tua saya ya memang harus PNS, masa depan cerah, ada pensiun, pinjam uang bank pun gampang,” katanya.
Untuk gaji 4,59 juta orang pegawai diberitakan negara menghabiskan Rp180,6 triliun. Pada 2011 ditambah lagi Rp17,9 triliun. Hal tersebut itulah yang membuat pengefisiensian pengeluaran untuk gaji pegawai. Pegawai dikurangi untuk meminimalisir pengeluaran. Penerimaan CPNS diberhentikan untuk sementara.
Gegabah
Dosen Sosiologi Antropologi Universitas Negeri Padang (UNP), Muhammad Isa Gautama mengatakan kalau wajar jika banyak masyarakat kecewa. Bagaimana tidak? Tidak bisa dipungkiri kalau Indonesia adalah negara pegawai. Apalagi untuk Sumbar, perusahaan-perusahaan swasta besar itu sangat sedikit, bisa dikatakan cuma Semen Padang.
“PNS itu tetap menjadi nomor satu bagi masyarakat kita, karena untuk menjadi pengusaha atau wiraswasta bukan hal yang mudah, selain mental yang kuat juga butuh modal,” katanya kepada Singgalang, Minggu (17/7).
Menurutnya, keputusan penghentian sementara (moratorium) penerimaan CPNS di seluruh Indonesia yang Keppresnya sedang disusun itu merupakan sebuah keputusan yang gegabah. Apakah dengan cara tersebut efektif untuk menekan pengeluaran APBD. Sementara kebocoran di sana-sini banyak.
“Kita lihat sekarang persentase pejabat yang terjaring kasus korupsi, banyak. Itulah yang sebenarnya menjadi permasalahan krusial kita, yang membuat kas negara jebol terus,” ujarnya.
Menurutnya, yang perlu diperbaiki adalah anggaran yang bocor di sana-sini. “Lebih dari Rp6 triliun uang negara hilang karena ulah para pejabat-pejabat. Pejabat-pejabat daerah itu kan jajaran depdagri. Kenapa kemudian masyarakat yang harus terkena imbasnya,” katanya.
Dia menjelaskan, tamatan S1 meningkat baik dari kuantitas maupun kualitas. Kemanakah tenaga-tenaga tersebut didrop?
Menurutnya, hal itu justru akan merugikan pemerintah. Alumni-alumni perguruan tinggi yang berkualitas akan lari ke perusahaan-perusahaan swasta atau asing. Sementara dalam suatu instansi pemerintahan, selalu ada yang pensiun tiap tahunnya.
“Ini akan menyebabkan kualitas SDM institusi pemerintahan menurun, padahal makin hari tiap kantor itu akan lahir bidang-bidang baru,” paparnya.
Menurutnya, sistem penerimaan CPNS lah yang harus dibenahi. Apakah benar-benar sesuai dengan kebutuhan? Sudahkah menerapkan solusi the right man on the right place?
“Di lapangan, toh kita banyak melihat PNS yang hanya ongkang-ongkang kaki dan kerjaannya tidak jelas, atau mereka yang tugasnya tidak sesuai dengan latar belakang keilmuannya. Itulah yang menjadi permasalahan bukan justru malah menghentikan penerimaan CPNS. Dengan moratorium tersebut dapat dipastikan, gelombang pengangguran akan semakin besar,” pungkasnya. Sumber